Kasus Umar-Icha

INILAH.COM,(4/04/201105:05) Jakarta – Pernikahan terlarang Muhammad Umar dengan Fransiska Anastasya Octaviany alias Rahmat Sulistyo menjadi berita menggetirkan. Ini juga menjadi bukti administrasi negara kacau balau.

Kasus pernikahan terlarang antara Umar dan Icha alias Rahmat Sulistyo membuka borok betapa rendahnya kualitas adminitrasi negara. Ada dua instansi yang patut mendapat gugatan atas peristiwa ini yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Karena pernikahan terlarang itu dilengkapi dokumen yang bersumber dari dua instansi tersebut.

Menurut Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Malyono Mawar dalam kasus pernikahan terlarang Umar-Icha dia memprediksikan ada satu dokumen yang asli di antara dokumen yang dipalsukan.

“Saya memprediksikan ada beberapa dokumen yang palsu, namun ada data yang salah satunya asli,” katanya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon di Jakarta.

Jika ada salah satu dokumen yang asli, menurut Malyono, secara sistem dapat dilacak siapa yang mengeluarkan dokumen tersebut. “Jika ada data asli, nanti akan diketahui siapa yang mengeluarkan. Itu bisa diusut,” tegasnya.

Dia mengaku, jika dokumentasi yang dimiliki Icha asli maka semua dapat dideteksi secara sistem adminitrasi kependudukan. Namun jika semua dokumen palsu, akan kesulitan melakukan penelusuran. “Kalau melalui proses legal, jelas akan terdeteksi. Namun kalau semua palsu ya tidak masuk sistem kami,” katanya.

Malyono mengklaim, saat ini sistem adminitrasi kependudukan mengalami banyak perbaikan. Apalagi, baru-baru ini telah diberlakukan Single Identity Number (SIN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap warga. “Secara sistem, kita cukup ketat,” klaimnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nasarudin Umar memastikan kesalahan bukan terletak pada aparatnya yang bertugas yakni Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut dia, pihaknya tidak memiliki alat untuk melakukan deteksi atas dokumen yang dimiliki oleh Icha.

“Kita tidak punya kemampuan untuk mendeteksi dokumen. Siapa lagi yang dipercaya selain Lurah dan Camat dalam bentuk KTP,” katanya. Dia mengklaim aparatnya telah bekerja dengan baik dalam kasus Umar-Icha.

Meski demikian, guru besar Ilmu Tafsir-Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini akan mengecek di KUA setempat terkait penyelenggaraan pernikahan Umar-Icha. “Besok kami akan koordinasi dengan Kandepg Bekasi dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat terkait kasus tersebut,” akunya.

Dia menilai, tindakan Icha yang menyembunyikan identitas aslinya selama ini telah menciderai UU Perkawinan, menciderai jilbab serta melakukan kebohongan publik. “Yang paling penting, secara hukum melakukan pemalsuan identitas. Kalau mau nikah, dilihat KTP. Kalau tidak ada KTP tidak mungkin dinikahkan. Nah KTP bukan kewenangan Kemenag,” tepisnya.

Kasus Umar-Icha sejatinya bagian kecil dari karut-marut adminitrasi negara. Ini melengkapi kasus serupa yang kerap terjadi. Kasus terorisme juga melibatkan aparat pemerintah dengan memberikan kartu identitas yang tidak sesuai kenyataannya.

Lebih dari itu, kisruh Pemilu 2009 lalu juga disebabkan persoalan adminitrasi kependudukan yang kacau balau. Icha menjadi simbol bobroknya kinerja negara dalam urusan adminitrasi kependudukan. [mdr]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s