PENGANGKATAN PERTAMA PENGHULU

Lemahabang, 01/03/2011. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan penghulu pada KUA Kecamatan yang belum memahami mekanisme pengangkatan jabatan penghulu maka berikut ini kami sampaikan sebagian dari juknis yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

Selanjutnya agar berkomunikasi dengan pokjahulu (bila sudah terbentuk) atau berkordinasi dengan kepala Seksi Urais dan Analis kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Semoga bermanfaat.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

PERSYARATAN :

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Permenpan ditetapkan bahwa pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Penghulu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.   Berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil (CPPN belum otomatis sebagai pejabat fungsional penghulu).

b.   Memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bidang penghulu yang dibuktikan dengan spesialisasi pendidikan atau diklat atau penugasan yang bersangkutan selama menjadi CPPN/Pegawai Negeri Sipil.

c.   Berpengalaman melaksanakan tugas di bidang kepenghuluan selama satu tahun terakhir dan selama waktu tersebut dapat mengumpulkan angka kredit untuk memenuhi angka kredit yang ditetapkan untuk pengangkatan PNS yang bersangkutan untuk mengisi formasi jabatan fungsional penghulu.

d.  Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kepenghuluan.

e.  Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam datar penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

f.  Usia setinggi tingginya dua tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

g.  Mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan pimpinan satuan organisasi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

h.  Dalam rangka pengendalian formasi pengangkatan penghulu harus mendapat persetujuan Sekjen Departemen Agama setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Dirjen Bimas Islam c.q. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

i.  Telah memiliki angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam suatu jenjang  jabatan penghulu dari hasil kegiatan pegawai negeri sipil yang bersangkutan di bidang kepenghuluan. Nilai angka kredit tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan yang bersangkutan sesuai jenjang kepangkatan yang dimiliki, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional penghulu dengan angka kredit yang dimilikinya dengan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi tapi dalam jenjang jabatan penghulu yang lebih rendah. Untuk mengejar kenaikan jabatan setingkat pangkat yang dimiliki PNS yang bersangkutan atau kenaikan pangkat setingkat jabatan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan angka kredit sesuai yang dipersyaratkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

j.  Khusus pengangkatan CPNS yang berasal dari alokasi jatah pengangkatan CPNS dengan formasi CPPN setelah diangkat menjadi PNS dapat langsung diangkat ke dalam Jabatan Penghulu dengan memenuhi syarat huruf a diatas.

 PROSEDUR PENGANGKATAN

a.   PNS yang bersangkutan (selain CPPN) mengajukan permohonan melalui atasan langsung masing-masing dilengkapi dengan melampirkan :

  1. Foto Kopi Ijazah serendah-rendahnya S1 Keagamaan, STTPP Diklat di bidang kepenghuluan dan diklat lain yang pernah diikuti ( bila ada).
  2. Foto Kopi sah surat pengangkatan dalam jabatan kepangkatan terakhir.
  3. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
  4. Bukti fisik dan isian formulir sebagaimana tersebut dalam ketentuan Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bersama.
  5. Daftar pelaksanaan penilaian Pekerjaan (DP3) pada dua tahun terakhir.
  6. Isian formulir hasil analis beban kerja calon penghulu yang bersangkutan.

b.   Atasan langsung PNS yang bersangkutan, berdasarkan dokumen tersebut selanjutnya membuat surat pengantar kepada pimpinan unit kerja.

c.   Pimpinan Unit kerja PNS yang bersangkutan bekerja meneruskan berkas usulan tersebut kepada sekretaris tim penilai angka kredit jabatan fungsional penghulu yang ada dan sekretaris tim penilai meneliti berkas dan mengadakan penilaian angka kredit dari berkas yang diajukan, membuat analisis pengembangan ketenagaan jabatan fungsional penghulu dan mengajukan hasil penilaian diajukan kepada pimpinan unit untuk mendapat persetujuan.

d.   Sambil menunggu prosespenetapan kredit Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menugaskan Kepala Seksi Urusan Agama Islam bersama Kasubag Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melakukan analisis beban kerja penghulu di wilayahnya dengan memperhitungkan perbandingan antara jumlah penghulu yang ada dengan beban kerja yang ada serta ratio kebutuhan peristiwa NR dalam suatu KUA Kecamatan yang bersangkutan.

e.   Bilamana PAK dan analisis kebutuhan formasi Penghulu yang bersangkutan telah selesai diproses/dbuat, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat usul kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Pejabat yang berwenang mengangkat disertai berkas usul yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.(aldin/kua-la)

BUKTI FISIK ANGKA KREDIT PENGHULU PERTAMA

BUKTI FISIK ANGKA KREDIT PENGHULU PERTAMA

Untuk membantu tugas POKJAHULU merumuskan format yang harus diisi untuk bukti fisik Kenaikan pangkat penghulu dan atas permintaan teman-teman anggota POKJAHULU di Kabupaten Cirebon yang akan mengurus angka kreditnya membutuhkan contoh format bukti fisik. Yang kami sajikan baru untuk Penghulu Pertama dan untuk penghulu muda dan madya akan menyusul kemudian. Semoga bermanfaat.

PENGHULU PERTAMA

UNSUR PELAYANAN DAN KONSULTASI NIKAH RUJUK  
 

NO

BUTIR KEGIATAN NILAI BUKTI FISIK  
1. Melakukan pendaftaran dan meneliti 0,005 form teliti  
kelengkapan andimistrasi pendaftaran  
2. Mengolah dan memverifikasi data 0,003 form Verifikasi  
3. Menyiapkan bukti pendaftaran N/R 0,001 form daftaran  
4. Membuat materi pengumuman N/R 0,002 model nc  
5. Memimpin pelaksanaan akad nikah 0,01 surat tugas  
6. Menerima dan melaksanakan taukil wali 0,003 surat wakil wali  
7. Memberikan khutbah/nasehat/do’a nikah 0,005 form khutbah-doa  
8. Memandu pembacaan Sighat taklik talak 0,002 Form khutbah-doa  

Download file disini : PENGHULU PERTAMA

Catatan Kecil :

1.  Volume kegiatan dihitung dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan, namun untuk bukti fisiknya cukup dilampirkan sampel 1 no 1 dari daftar pelaksanaan kegiatan.

2.  Untuk point pengolahan dan verifikasi data agar dilampirkan foto copyberkas persyaratan kedua calon mempelai dari mulai N-1 dst serta kelengkapan identitas lainnya ( cukup 1 dari seluruh jumlah pasangan)

3.  Seluruh item kegiatan  baik unsur utama maupun unsur  penunjang dibuatkan surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan sebagaimana lampiran Keputusan Bersama Menag an Kepala BKN. Kemudian apabila sudah mencukupi target kenaikan pangkat/jabatan maka dibuatkan DUPAK ( daftar Usul Penetapan Angka Kredit)

4.  Untuk unsur dan kegiatan lain yang bisa dinilai dan belum ada format bukti fisiknya silahkan ditetapkan bersama dengan POKJAHULU di Kab/Kota masing-msing dengan tetap berpedoman pada buku PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU.

TEMU KONSULTASI KEPENGHULUAN

Sumber-08/08/2010, Forum Komunikasi  Kepala KUA Kabupaten Cirebon (FK3C) dan Kelompok Kerja Penghulu (Pokjahulu) melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon berinisiatif mengundang pemangku kebijakan dibidang kepenghuluan untuk berdialog dan bertukar informasi seputar permasalahan KUA dengan dasar bahwa selama ini banyak masalah  yang tak bisa terselesaikan dengan peraturan yang ada saat ini. Melalui Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia FK3C yang diketuai Drs.H. Djafar Shodik telah menginventarisir sekitar 60 pointer  permasalahan baik menyangkut segi peraturan perundangan maupun fiqh munakahat serta lintas sektoral dengan Pengadilan Agama yang perlu dicarikan solusi melalui kegiatan yang dibingkai dengan nama TEMU KONSULTASI KEPENGHULUAN.

Acara ini diselenggarakan pada hari Ahad, 8 Agustus 2010 bertempat di Aula masjid Agung Sumber dihadiri oleh Kepala KUA, Penghulu, Calon Penghulu dan Forum P3N kabupaten Cirebon dengan pembicara utama Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dr.H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag dan Kasubdit Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA Drs.H. Mashudi, M.Si.

Dalam pengantarnya Direktur Urais dan Binsyar mengantarkan makalah yang berjudul “Strategi Pengembangan dan Dinamika KUA Di Masa Depan”. Inti dari makalah beliau menekankan pada upaya peningkatan dan penguatan internal KUA dengan meningkatkan SDM melalui Musabaqah Qiroatul Kutub bagi Kepala KUA, menghidupkan kembali diklat CPPN yang pesertanya direkrut dari lulusan Sarjana Syariah terbaik dari IAIN/UIN.

Lebih lanjut secara tehnis dijabarkanoleh kasubdit bahwa saat ini sedang dilakukan upaya penyesuaian biaya nikah yang saat ini sebesar Rp. 30.000 akan disesuaikan dengan nominal sebesar 250 s/d 500 ribu dilihat dari rata-rata biaya nikah yang selama ini berjalan dengan komponen meliputi biaya pendaftaran, biaya pencatatan, biaya pelaksanaan termasuk didalamnya transport untuk pelaksanaan diluar balai nikah dan diluar jam dinas. Diusulkan untuk dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dan pengelolaannya tetap mengacu kepada pengelolaan berdasarkan APBN melalui PNBP NR.

Disinggung pula tentang eselonering kepala KUA yang diusulkan kenaikannya menjadi eselon 3A dan Kepala Urusan Tata Usaha serta posisi Pembantu PPN yang menurut wacana akan masuk dalam struktur KUA sebagai Pelaksana dengan pertimbangan bahwa semua kegiatan Instansi pemerintah harus dilakukan penatalaksanaannya oleh aparatur pemerintah bukan oleh pegawai diluar aparatur . Kedepan P3N tetap bertugas mewilayahi desa masing-masing tetapi statusnya ditingkatkan menjadi Aparatur Kementerian Agama.

Waktu yang terlalu sempit untuk membahas keseluruhan pointer permasalahan tak memungkinkan un tuk terjawab keseluruhannya. Ini baru pertama kami turun ke daerah langsung disodori setumpuk permasalahan KUA, begitu seloroh pak direktur. Namun respon kami tersebut sedikit banyak menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan dan peraturan tentang perkawinan bagi pemangku kebijakan dan kami menunggu tindak lanjut dari pointer usulan kami. Rencana Revisi PMA 11 tentang pencatatan perkawinan setidaknya akan membawa perubahan bagi terselenggaranya pencatatan perkawinan yang lebih valid dan lebih banyak mengadopsi berbagai aturan yang selama ini belum tersentuh hukum seperti pencatatan perkawinan bagi kedua pasangan pengantin warga negara Asing (saat ini baru ada fatwa MA), pencatatan perkawinan yang dilaksaakan di luar negeri, rivalitas asas domisili dan wilayah dalam pencatatan perkawinan, penyederhanaan formulir dan blanko, serta perlu adanya pedoman substantif fiqh munakahat selain yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi penghulu dalam memahami Masailul Fiqhiyah seputar munakahat. Perlu juga digagas upaya bahstul masail khusus Munakahat dengan melibatkan ulama dan cendekiawan/kampus dan hasilnya bisa dijadikan sumber rujukan bagi KUA.

Aldin/la-2010