PENGANGKATAN PERTAMA PENGHULU

Lemahabang, 01/03/2011. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan penghulu pada KUA Kecamatan yang belum memahami mekanisme pengangkatan jabatan penghulu maka berikut ini kami sampaikan sebagian dari juknis yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

Selanjutnya agar berkomunikasi dengan pokjahulu (bila sudah terbentuk) atau berkordinasi dengan kepala Seksi Urais dan Analis kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Semoga bermanfaat.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

PERSYARATAN :

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Permenpan ditetapkan bahwa pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Penghulu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.   Berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil (CPPN belum otomatis sebagai pejabat fungsional penghulu).

b.   Memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bidang penghulu yang dibuktikan dengan spesialisasi pendidikan atau diklat atau penugasan yang bersangkutan selama menjadi CPPN/Pegawai Negeri Sipil.

c.   Berpengalaman melaksanakan tugas di bidang kepenghuluan selama satu tahun terakhir dan selama waktu tersebut dapat mengumpulkan angka kredit untuk memenuhi angka kredit yang ditetapkan untuk pengangkatan PNS yang bersangkutan untuk mengisi formasi jabatan fungsional penghulu.

d.  Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kepenghuluan.

e.  Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam datar penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

f.  Usia setinggi tingginya dua tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

g.  Mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan pimpinan satuan organisasi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

h.  Dalam rangka pengendalian formasi pengangkatan penghulu harus mendapat persetujuan Sekjen Departemen Agama setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Dirjen Bimas Islam c.q. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

i.  Telah memiliki angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam suatu jenjang  jabatan penghulu dari hasil kegiatan pegawai negeri sipil yang bersangkutan di bidang kepenghuluan. Nilai angka kredit tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan yang bersangkutan sesuai jenjang kepangkatan yang dimiliki, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional penghulu dengan angka kredit yang dimilikinya dengan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi tapi dalam jenjang jabatan penghulu yang lebih rendah. Untuk mengejar kenaikan jabatan setingkat pangkat yang dimiliki PNS yang bersangkutan atau kenaikan pangkat setingkat jabatan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan angka kredit sesuai yang dipersyaratkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

j.  Khusus pengangkatan CPNS yang berasal dari alokasi jatah pengangkatan CPNS dengan formasi CPPN setelah diangkat menjadi PNS dapat langsung diangkat ke dalam Jabatan Penghulu dengan memenuhi syarat huruf a diatas.

 PROSEDUR PENGANGKATAN

a.   PNS yang bersangkutan (selain CPPN) mengajukan permohonan melalui atasan langsung masing-masing dilengkapi dengan melampirkan :

  1. Foto Kopi Ijazah serendah-rendahnya S1 Keagamaan, STTPP Diklat di bidang kepenghuluan dan diklat lain yang pernah diikuti ( bila ada).
  2. Foto Kopi sah surat pengangkatan dalam jabatan kepangkatan terakhir.
  3. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
  4. Bukti fisik dan isian formulir sebagaimana tersebut dalam ketentuan Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bersama.
  5. Daftar pelaksanaan penilaian Pekerjaan (DP3) pada dua tahun terakhir.
  6. Isian formulir hasil analis beban kerja calon penghulu yang bersangkutan.

b.   Atasan langsung PNS yang bersangkutan, berdasarkan dokumen tersebut selanjutnya membuat surat pengantar kepada pimpinan unit kerja.

c.   Pimpinan Unit kerja PNS yang bersangkutan bekerja meneruskan berkas usulan tersebut kepada sekretaris tim penilai angka kredit jabatan fungsional penghulu yang ada dan sekretaris tim penilai meneliti berkas dan mengadakan penilaian angka kredit dari berkas yang diajukan, membuat analisis pengembangan ketenagaan jabatan fungsional penghulu dan mengajukan hasil penilaian diajukan kepada pimpinan unit untuk mendapat persetujuan.

d.   Sambil menunggu prosespenetapan kredit Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menugaskan Kepala Seksi Urusan Agama Islam bersama Kasubag Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melakukan analisis beban kerja penghulu di wilayahnya dengan memperhitungkan perbandingan antara jumlah penghulu yang ada dengan beban kerja yang ada serta ratio kebutuhan peristiwa NR dalam suatu KUA Kecamatan yang bersangkutan.

e.   Bilamana PAK dan analisis kebutuhan formasi Penghulu yang bersangkutan telah selesai diproses/dbuat, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat usul kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Pejabat yang berwenang mengangkat disertai berkas usul yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.(aldin/kua-la)

BUKTI FISIK ANGKA KREDIT PENGHULU PERTAMA

BUKTI FISIK ANGKA KREDIT PENGHULU PERTAMA

Untuk membantu tugas POKJAHULU merumuskan format yang harus diisi untuk bukti fisik Kenaikan pangkat penghulu dan atas permintaan teman-teman anggota POKJAHULU di Kabupaten Cirebon yang akan mengurus angka kreditnya membutuhkan contoh format bukti fisik. Yang kami sajikan baru untuk Penghulu Pertama dan untuk penghulu muda dan madya akan menyusul kemudian. Semoga bermanfaat.

PENGHULU PERTAMA

UNSUR PELAYANAN DAN KONSULTASI NIKAH RUJUK  
 

NO

BUTIR KEGIATAN NILAI BUKTI FISIK  
1. Melakukan pendaftaran dan meneliti 0,005 form teliti  
kelengkapan andimistrasi pendaftaran  
2. Mengolah dan memverifikasi data 0,003 form Verifikasi  
3. Menyiapkan bukti pendaftaran N/R 0,001 form daftaran  
4. Membuat materi pengumuman N/R 0,002 model nc  
5. Memimpin pelaksanaan akad nikah 0,01 surat tugas  
6. Menerima dan melaksanakan taukil wali 0,003 surat wakil wali  
7. Memberikan khutbah/nasehat/do’a nikah 0,005 form khutbah-doa  
8. Memandu pembacaan Sighat taklik talak 0,002 Form khutbah-doa  

Download file disini : PENGHULU PERTAMA

Catatan Kecil :

1.  Volume kegiatan dihitung dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan, namun untuk bukti fisiknya cukup dilampirkan sampel 1 no 1 dari daftar pelaksanaan kegiatan.

2.  Untuk point pengolahan dan verifikasi data agar dilampirkan foto copyberkas persyaratan kedua calon mempelai dari mulai N-1 dst serta kelengkapan identitas lainnya ( cukup 1 dari seluruh jumlah pasangan)

3.  Seluruh item kegiatan  baik unsur utama maupun unsur  penunjang dibuatkan surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan sebagaimana lampiran Keputusan Bersama Menag an Kepala BKN. Kemudian apabila sudah mencukupi target kenaikan pangkat/jabatan maka dibuatkan DUPAK ( daftar Usul Penetapan Angka Kredit)

4.  Untuk unsur dan kegiatan lain yang bisa dinilai dan belum ada format bukti fisiknya silahkan ditetapkan bersama dengan POKJAHULU di Kab/Kota masing-msing dengan tetap berpedoman pada buku PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU.

TEMU KONSULTASI KEPENGHULUAN

Sumber-08/08/2010, Forum Komunikasi  Kepala KUA Kabupaten Cirebon (FK3C) dan Kelompok Kerja Penghulu (Pokjahulu) melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon berinisiatif mengundang pemangku kebijakan dibidang kepenghuluan untuk berdialog dan bertukar informasi seputar permasalahan KUA dengan dasar bahwa selama ini banyak masalah  yang tak bisa terselesaikan dengan peraturan yang ada saat ini. Melalui Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia FK3C yang diketuai Drs.H. Djafar Shodik telah menginventarisir sekitar 60 pointer  permasalahan baik menyangkut segi peraturan perundangan maupun fiqh munakahat serta lintas sektoral dengan Pengadilan Agama yang perlu dicarikan solusi melalui kegiatan yang dibingkai dengan nama TEMU KONSULTASI KEPENGHULUAN.

Acara ini diselenggarakan pada hari Ahad, 8 Agustus 2010 bertempat di Aula masjid Agung Sumber dihadiri oleh Kepala KUA, Penghulu, Calon Penghulu dan Forum P3N kabupaten Cirebon dengan pembicara utama Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dr.H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag dan Kasubdit Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA Drs.H. Mashudi, M.Si.

Dalam pengantarnya Direktur Urais dan Binsyar mengantarkan makalah yang berjudul “Strategi Pengembangan dan Dinamika KUA Di Masa Depan”. Inti dari makalah beliau menekankan pada upaya peningkatan dan penguatan internal KUA dengan meningkatkan SDM melalui Musabaqah Qiroatul Kutub bagi Kepala KUA, menghidupkan kembali diklat CPPN yang pesertanya direkrut dari lulusan Sarjana Syariah terbaik dari IAIN/UIN.

Lebih lanjut secara tehnis dijabarkanoleh kasubdit bahwa saat ini sedang dilakukan upaya penyesuaian biaya nikah yang saat ini sebesar Rp. 30.000 akan disesuaikan dengan nominal sebesar 250 s/d 500 ribu dilihat dari rata-rata biaya nikah yang selama ini berjalan dengan komponen meliputi biaya pendaftaran, biaya pencatatan, biaya pelaksanaan termasuk didalamnya transport untuk pelaksanaan diluar balai nikah dan diluar jam dinas. Diusulkan untuk dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dan pengelolaannya tetap mengacu kepada pengelolaan berdasarkan APBN melalui PNBP NR.

Disinggung pula tentang eselonering kepala KUA yang diusulkan kenaikannya menjadi eselon 3A dan Kepala Urusan Tata Usaha serta posisi Pembantu PPN yang menurut wacana akan masuk dalam struktur KUA sebagai Pelaksana dengan pertimbangan bahwa semua kegiatan Instansi pemerintah harus dilakukan penatalaksanaannya oleh aparatur pemerintah bukan oleh pegawai diluar aparatur . Kedepan P3N tetap bertugas mewilayahi desa masing-masing tetapi statusnya ditingkatkan menjadi Aparatur Kementerian Agama.

Waktu yang terlalu sempit untuk membahas keseluruhan pointer permasalahan tak memungkinkan un tuk terjawab keseluruhannya. Ini baru pertama kami turun ke daerah langsung disodori setumpuk permasalahan KUA, begitu seloroh pak direktur. Namun respon kami tersebut sedikit banyak menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan dan peraturan tentang perkawinan bagi pemangku kebijakan dan kami menunggu tindak lanjut dari pointer usulan kami. Rencana Revisi PMA 11 tentang pencatatan perkawinan setidaknya akan membawa perubahan bagi terselenggaranya pencatatan perkawinan yang lebih valid dan lebih banyak mengadopsi berbagai aturan yang selama ini belum tersentuh hukum seperti pencatatan perkawinan bagi kedua pasangan pengantin warga negara Asing (saat ini baru ada fatwa MA), pencatatan perkawinan yang dilaksaakan di luar negeri, rivalitas asas domisili dan wilayah dalam pencatatan perkawinan, penyederhanaan formulir dan blanko, serta perlu adanya pedoman substantif fiqh munakahat selain yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi penghulu dalam memahami Masailul Fiqhiyah seputar munakahat. Perlu juga digagas upaya bahstul masail khusus Munakahat dengan melibatkan ulama dan cendekiawan/kampus dan hasilnya bisa dijadikan sumber rujukan bagi KUA.

Aldin/la-2010

PEMBATALAN PERKAWINAN

PEMBATALAN PERKAWINAN

Sumber : www.lbh-apik.or.id

1. APAKAH PEMBATALAN PERKAWINAN ITU?

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada (Kamus Umum Bahasa Indonesia; Badudu – Zain). Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.

Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

2. APAKAH SYARAT MELANGSUNGKAN PERKAWINAN ITU? (Pasal 6 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan)

Syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika anda akan melangsungkan sebuah perkawinan. Yaitu:

1.  Ada persetujuan dari kedua belah pihak

2. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dapat diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

3. Bila orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Bagi yang beragama Islam, dalam Perkawinan harus ada (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

  1. Calon Isteri
  2. Calon Suami
  3. Wali nikah
  4. Dua Orang Saksi
  5. Ijab dan Kabul


3. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (pasal 23 UU No. 1 tahun 1974)

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

1. Suami atau istri;

2. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

3. Pejabat pengadilan.

Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

  1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
  2. suami atau isteri
  3. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
  4. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67

4. ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Perkawinan dapat dibatalkan, bila:

  • perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
  • salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
  • suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 01 tahun 1974).
  • Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan)

Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

  1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
  2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
  3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
  4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974;
  5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
  6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.


5. PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.


6. BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN ?

  1. Anda atau Kuasa Hukum anda mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 pasal 73)
  2. Kemudian anda mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
  3. Anda sebagai Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125)
  4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
  5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
  6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
  7. Setelah anda menerima akta pembatalan, sebagai Pemohon anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).


7. BATAS WAKTU PENGAJUAN

Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan anda sendiri (misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak anda untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (pasal 27 UU No. 1 tahun 1974).

Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami anda yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan anda. Kapanpun anda dapat mengajukan pembatalannya.


8. PEMBERLAKUAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami anda. Dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).

Jadi, bila suami anda melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan anda, atau anda melakukan perkawinan karena dipaksa atau dibawah ancaman, atau suami anda ternyata telah memalsukan identitasnya, atau perkawinan anda tidak memenuhi syarat perkawinan, maka anda dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan anda/pasangan anda.

ANGKA KREDIT PENGHULU

JUMLAH ANGKA KREDIT KOMULATIF  MINIMAL

UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN PENGHULU

UNSUR % JENJANG JABATAN/GOL RUANG/ANGKA KREDIT
P-PERTAMA P-MUDA P-MADYA
III/a III/B III/C III/D IV/A IV/B IV/C
UTAMA 80 80 120 160 240 320 440 560
PENUNJANG 20 20 30 40 60 80 110 140
JUMLAH 100 100 150 200 300 400 550 700

UNTUK LEBIH JELASNYA LIHAT LAMPIRAN III PERAURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/62/M.PAN/6/2005 TANGGAL 3 JUNI 2005.

Kelompok Kerja Penghulu (POKJAHULU)

Artikel tentang Kelompok Kerja Penghulu. Izin share pak Cecep Hilman  sumber : http://cehilda.blog.com/2009/09/07/penghulu/

URGENSI KELOMPOK KERJA (POKJA) BAGI PENGHULU

Oleh: Cecep Hilman©

Pendahuluan

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka penghulu menjadi jabatan fungsional. Proses kenaikan pangkatnya diatur melalui pengumpulan angka kredit, yaitu nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh penghulu dan digunakan sebagai salah satu syarat  baik untuk pengangkatan maupun kenaikan pangkat/jabatannya.

Untuk pelaksanaan jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, telah dikeluarkan juga Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, tujuannya agar tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional penghulu  dapat terwujud.

Perubahan jabatan penghulu menjadi jabatan fungsional menuntut para penghulu memahami tugas pokok  dan fungsi  jabatan fungsional penghulu  dan angka kreditnya dengan lebih baik dan dituntut untuk bersikap profesional dalam pelaksanaan tugasnya dengan berdasar pada peraturan yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan jabatan tersebut.

Profesionalitas penghulu dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsi, salah satunya ditentukan oleh pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut. Oleh karenanya upaya proses pemahaman dan pembinaan terhadap jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya menjadi tuntutan,  salah satu upaya yang ditempuh adalah dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/426 Tahun 2008  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian  Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu. Lantas, apa urgensi keberadaan kelompok kerja jabatan penghulu dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan jabatan fungsional penghulu yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit serta pengembangan dan peningkatan kualitas penghulu?

Pokjahulu Urgen?

Istilah Pokjahulu (Kelompok Kerja Penghulu) baik dalam Permenpan maupun dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN belum disebutkan, baru pada Perdirjen Bimas Islam istilah Pokjahulu disebut berulang-ulang. Istilah Pokjahulu dalam Perdirjen, pertama kali bisa ditemukan dalam unsur tugas pokok  Pelayanan dan Konsultasi Nikah/Rujuk sub unsur Perencanaan Kegiatan Kepenghuluan dalam butir kegiatan Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kepenghuluan, dalam deskripsi kegiatannya disebutkan bahwa Ketua Pokjahulu memberikan surat penugasan kepada penghulu terkait dengan tugas limpah yang harus dilaksanakan oleh penghulu yang bersangkutan karena tidak/belum terisinya formasi penghulu pada jenjang jabatan tertentu.

Begitupun dalam unsur, sub unsur dan butir kegiatan lainya, format instrumen dan kriteria bukti fisik dalam Perdirjen sepenuhnya diserahkan untuk dikembangkan, disepakati dan dibahas bersama dengan penghulu lainnya di bawah koordinasi Pokjahulu. Dalam Perdirjen hanya instrumen Rencana Kerja Perorangan (RKP) yang berlaku seragam, tercantum dalam lampiran II.

Keberadaan Pokjahulu di masing-masing kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan susunan dan jumlah personil minimal dapat terdiri dari Pembina (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota), satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Susunan kepengurusan di atas adalah jumlah minimal, artinya jika susunan kepengurusannya ditambah misalnya dengan wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan bidang-bidang yang diperlukan sangat memungkinkan untuk ditambahkan, agar proses pembinaan dan perberdayaan bagi penghulu melalui kelompok kerja penghulu dapat berjalan optimal.

Pokjahulu sebagai salah satu wadah organisasi profesi bagi penghulu dipandang strategis karena memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:Pertama, mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan instrumen bukti fisik dan perangkat untuk kelancaran pelaksanaan tugas/kegiatan jabatan fungsional Penghulu. Kedua, mendinamisir dan mengembangkan profesionalisme pelaksanaan tugas Penghulu dilingkungannya. Ketiga, membantu pelaksanaan tugas tim penilai angka kredit jabatan fungsional Penghulu. Keempat, mendorong prestasi kerja dan membangun semangat kebersamaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas menuju terwujudnya prinsip-prinsip pelayanan prima di bidang kepenghuluan. (Juknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabfung Penghulu, 2008:98-99)

Mencermati tugas dan fungsi Pokjahulu di atas, sesungguhnya menjadi tanggung-jawab dan komitmen bersama para anggota Pokjahulu untuk dapat menyepakati instrumen dan naskah bukti fisik yang akan dijadikan sebagai berkas bagi pengusulan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK), selain itu menjadi hal penting juga untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan tim penilai agar terbangun persamaan persepsi dan bersinergi dalam proses penghitungan angka kredit bagi jabatan fungsional penghulu.

Pokjahulu dan Paradigma Baru Kediklatan

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama  pada tahun 2009 mengembangkan paradigma baru kediklatan yang sifatnya meningkatkan intensitas, mengembangkan model-model diklat baru, memperluas mitra kerja dan memperluas sasaran diklat. Kelima langkah pokok paradigma baru tersebut yaitu: Pertama, menyelenggrakan diklat reguler dengan meningkatkan sasaran dan mutu diklat. Kedua, memperbanyak dan mengembangkan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), khususnya di Kandepag.Ketiga, Mengembangkan Diklat Jarak Jauh (DJJ). Keempat, bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam pemberdayaan KKG, MGMP, KKM, Madrasah Induk, Madrasah Model, Pokjawas dan kelompok jabatan fungsional lainnya dalam penyelenggraan diklat. Kelima, mengembangkan kerjasama dengan LPMP, P4TK, Pustekkom Depdiknas, dan lembaga pemerintah lain seperti LAN, Dep. Keuangan, BPKP, dan lain-lain dalam penyelenggaraan diklat, baik diklat administrasi maupun diklat teknis.

Pada poin keempat dari paradigma baru kediklatan disebutkan bahwa Badan Litbang dan Diklat – dalam hal ini Pusdiklat dan Balai Diklat di seluruh Indonesia – bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam pemberdayaan kelompok jabatan fungsional lainnya, sedangkan penghulu merupakan jabatan fungsioal, dalam penyelenggraan diklat. Pada sisi lain Pokjahulu memiliki tugas dan fungsi mendinamisir dan mengembangkan profesionalisme pelaksanaan tugas Penghulu di lingkungannya dan mendorong prestasi kerja serta membangun semangat kebersamaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas menuju terwujudnya prinsip-prinsip pelayanan prima di bidang kepenghuluan. Maka Pokjahulu melalui pembina jabatan fungsionalnya yaitu Kepala Kandepag di masing-masing kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan yang berada di wilayah kerjanya masing-masing sehingga Kelompok Kerja Penghulu keberadaannya  menjadi berdaya dan berfungsi dengan baik.

Diklat pemberdayaan melalui kelompok kerja penghulu substansi materinya telah disediakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, walaupun pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan para penghulu di lapangan, artinya materi diklat dapat dilakukan improvisasi berdasarkan pada hasil musyawarah Pokjahulu pada wilayah masing-masing sedangkan Balai Diklat Keagamaan berperan memfasilitasi pelaksanaannya.

Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan melaksanakan diklat fasilitator, yaitu tingkat mahir dan utama. Alumni diklat tersebut dapat diberdayakan dalam pelaksanakan diklat melalui pengembangan kelompok kerja, hal ini sesungguhnya merupakan upaya yang sistematis dan integral dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pegawai Deparetmen Agama secara merata dan menyeluruh, khususnya para penghulu.

Penutup

Jabatan fungsional Penghulu, merupakan jabatan fungsional yang relatif baru di lingkungan Departemen Agama, oleh karena itu sosialisasi, orientasi, pendidikan dan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsi  jabatan fungsional penghulu dan penghitungan angka kreditnya dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan penghulu menjadi tuntutan.

Pokjahulu yang menjadi organisasi profesi penghulu keberadaannya menjadi strategis, karena sebagai wadah dalam mendanimisir dan mengembangkan profesionalisme pelaksanaan tugas penghulu. Sedangkan mekanisme yang mengatur keberadaan Pokjahulu relatif masih belum mapan, karena belum memiliki pedoman yang secara khusus mengatur dan memberi arahan yang dapat menjadi acuan bagi para penghulu dalam membentuk dan mengimplementasikan keberadaan wadah profesinya.

Akhirnya, Kelompok Kerja Penghulu keberadaanya bagi para penghulu sangatlah urgen. Oleh karenanya, kepada unit-unit terkait agar segera dapat mengakomodir dan memfasilitasi keberadaan Pokjahulu, sehingga kinerja dan akuntabilitasnya dapat optimal. Semoga!